Oleh M. Thoha Ainun Najib
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
Indonesia itu ibarat anak muda berbakat pintar, kuat, dan penuh potensi. Tapi kalau masih dikelilingi sistem yang “jadul,” ya larinya jadi tertahan. Sudah waktunya kita bukan cuma upgrade mesin, tapi juga upgrade cara mainnya.
Coba bayangkan Indonesia itu seperti ojek online yang motornya sudah dimodif full: mesin halus, bensin full, driver semangat, tapi sayangnya GPS-nya suka ngaco dan remnya kadang telat pakem. Mau ngebut ke tujuan, eh malah muter-muter karena “sistemnya lagi error.” Nah, kira-kira begitulah gambaran kualitas institusi kita hari ini.
Masuk 2026, kabar yang datang tidak terlalu bikin senyum lebar. Skor Corruption Perceptions Index (CPI) dari Transparency International turun ke angka 34. Ibarat nilai rapor, ini bukan sekadar turun tipis, tapi sudah mulai masuk kategori “perlu bimbingan khusus.” Ranking kita juga melorot ke posisi 109. Artinya? Persepsi korupsi makin terasa bukan cuma soal uang hilang, tapi soal kepercayaan yang ikut menguap.
Seperti disampaikan Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Why Nations Fail: Institutions shape the incentives of a society, kalau alau aturan mainnya longgar atau bisa “diatur,” maka pelaku ekonomi juga akan menyesuaikan bukan untuk efisien, tapi untuk bertahan dalam sistem yang tidak ideal.
Belum selesai di situ, World Justice Project lewat Rule of Law Index 2025 memberi skor 0,52 untuk Indonesia. Ranking 69 dari 143 negara. Kalau ini pertandingan bola, wasitnya kadang dianggap kurang konsisten: aturan bisa terasa berubah di tengah permainan. Investor yang mau masuk jadi mikir: “Ini main bola apa main tebak-tebakan?”
Padahal dari sisi pertumbuhan ekonomi, kita tidak jelek-jelek amat. Angka 5% itu stabil, bahkan cukup bikin iri beberapa negara. Tapi masalahnya, ini seperti makan nasi padang tanpa lauk. Kenyang sih, tapi kurang nikmat. Banyak yang menyebutnya “growth without quality.” Produktivitas segitu-gitu saja, industri belum naik kelas, dan investasi asing yang diharapkan deras malah seperti hujan rintik datang, tapi tidak bikin banjir.
Kenapa? Karena biaya “tak terlihat” masih tinggi. Birokrasi yang berbelit, regulasi yang saling tabrakan, dan praktik korupsi bikin ekonomi kita seperti jalan tol yang banyak portalnya. Baru jalan sedikit, “ting!” bayar lagi. Lama-lama capek sendiri.
Yang lebih ironis, kita ini sebenarnya “paket komplit”: bonus demografi ada, sumber daya alam melimpah, posisi strategis juga dapat. Tapi sering kalah start sama negara tetangga yang institusinya lebih gesit. Kita sibuk pemanasan, mereka sudah lari duluan.
Korupsi di sini bukan cuma soal moral, tapi sudah jadi “biaya tambahan permanen.” Ibarat beli kopi, harusnya Rp20 ribu, tapi karena ada “biaya siluman,” jadinya Rp35 ribu. Investor jadi mikir dua kali. Talenta muda juga mulai melirik luar negeri. Kalau dibiarkan, ini bukan cuma kehilangan uang, tapi juga kehilangan masa depan.
Lalu solusinya? Sebenarnya tidak ribet-ribet banget, tapi butuh keberanian. Perkuat lembaga pengawas seperti KPK, dorong digitalisasi birokrasi yang serius (bukan sekadar ganti map jadi PDF), rapikan regulasi yang tumpang tindih, dan buka transparansi anggaran selebar mungkin. Intinya, bikin sistem yang tidak memberi ruang buat “main belakang.”
Kalau ini berhasil, pertumbuhan kita bisa naik kelas. Bukan cuma 5% yang “aman,” tapi bisa 6–7% yang benar-benar terasa dampaknya: lapangan kerja berkualitas, kelas menengah naik, dan ekonomi lebih sehat.
Indonesia itu ibarat anak muda berbakat pintar, kuat, dan penuh potensi. Tapi kalau masih dikelilingi sistem yang “jadul,” ya larinya jadi tertahan. Sudah waktunya kita bukan cuma upgrade mesin, tapi juga upgrade cara mainnya.
Biar ke depan, kita tidak cuma bilang “lumayan,” tapi bisa dengan pede bilang: “Nah, ini baru Indonesia!”
Tags
Humaniora